August Hamonangan Uji Urgensi 10 Proyek Utang DKI: Apakah Semuanya Benar-Benar Prioritas?

Anggota Komisi C DPRD DKI meminta Pemprov menjelaskan manfaat, produktivitas, dan urgensi proyek sebelum membebani APBD dengan kewajiban pembayaran utang.

JAKARTA, KILASINFO.NET — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membiayai sejumlah proyek pembangunan melalui obligasi daerah senilai triliunan rupiah mendapat perhatian dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat pendalaman Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (2/11/2026), Anggota Komisi C dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan, S.H., M.H., mempertanyakan urgensi proyek-proyek yang direncanakan dibiayai melalui pinjaman atau utang daerah.

Pertanyaan utama yang disampaikannya sederhana, tetapi mendasar: apakah seluruh proyek tersebut memang begitu penting sehingga harus dibiayai dengan dana pinjaman yang pada akhirnya menjadi kewajiban keuangan daerah?

Menurut August, Pemprov DKI perlu menjelaskan secara terperinci manfaat setiap proyek, terutama karena sebagian proyek yang diusulkan disebut berasal dari perencanaan tahun sebelumnya.

“Kalau kita mempertahankan 10 proyek ini, bisa lebih ringkas menjelaskan, sepenting apa sih proyek ini?” ujar August dalam rapat.

BUKAN MENOLAK UTANG, TETAPI MENGUJI MANFAATNYA

Dalam pembahasan tersebut, August menegaskan bahwa dirinya tidak serta-merta menolak penggunaan pembiayaan melalui utang daerah.

Menurutnya, pinjaman dapat dipertimbangkan apabila dana yang diperoleh benar-benar menghasilkan manfaat dan memberikan peningkatan kualitas pembangunan maupun pelayanan publik.

“Karena kita ngutang loh. Kalau ngutang itu, kalau memang itu untuk menghasilkan, untuk memang bisa kita pakai untuk lebih baik lagi, ya kami sangat mendukung,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian August tertuju pada kelayakan penggunaan dana, bukan sekadar pada instrumen pembiayaannya.

Ia meminta agar Pemprov tidak hanya menyampaikan daftar proyek, tetapi juga menjelaskan alasan setiap proyek harus dikerjakan sekarang, manfaat yang akan diterima masyarakat, serta konsekuensi apabila proyek tersebut ditunda atau tidak dilaksanakan.

Bagi DPRD, pertanyaan mengenai manfaat menjadi penting karena pembayaran pokok dan bunga pinjaman akan memengaruhi kemampuan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

10 PROYEK DENGAN PEMBIAYAAN TRILIUNAN RUPIAH

Dalam rancangan pembiayaan RAPBD 2027, Pemprov DKI Jakarta merencanakan penerbitan obligasi daerah sebesar Rp4,239 triliun untuk tahun 2027.

Rencana penerbitan tersebut merupakan bagian dari program obligasi daerah yang secara keseluruhan direncanakan mencapai sekitar Rp5,62 triliun untuk periode 2027–2028.

Rinciannya, sekitar Rp4,239 triliun direncanakan diterbitkan pada 2027 dan sekitar Rp1,382 triliun pada 2028.

Pemprov menyampaikan bahwa pembiayaan obligasi diarahkan untuk mendukung 10 proyek tahun jamak atau multiyears.

Sejumlah bidang pembangunan yang telah disebut dalam penjelasan pemerintah antara lain penanganan banjir, pembangunan rumah sakit, fasilitas pendidikan, serta pembangunan LRT Fase 1C Manggarai–Dukuh Atas.

Namun, rincian lengkap kesepuluh proyek, termasuk nilai pembiayaan untuk masing-masing kegiatan dan target manfaatnya, masih perlu dijelaskan secara terbuka.

Dalam rapat Komisi C, August meminta Pemprov melakukan analisis ulang terhadap proyek-proyek tersebut. Ia menyoroti bahwa sebagian besar proyek yang dipertahankan disebut berasal dari perencanaan tahun 2025.

Menurutnya, keberlanjutan program tidak boleh menjadi satu-satunya alasan untuk mempertahankan proyek sebagai penerima pembiayaan utang. Kebutuhan aktual dan manfaatnya bagi masyarakat tetap harus diuji.

PROYEK TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN, APAKAH TETAP LAYAK BERUTANG?

Salah satu perhatian August adalah karakter proyek yang akan dibiayai.

Ia menilai sebagian besar proyek yang dibahas tidak menghasilkan pendapatan langsung, dengan MRT sebagai salah satu pengecualian yang ia soroti.

Karena itu, ia meminta Pemprov menjelaskan apakah setiap proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat yang sepadan dengan kewajiban pembayaran utang.

August juga memberikan contoh proyek perbaikan sekolah yang menurutnya perlu diuji manfaat dan relevansinya terhadap persoalan pelayanan publik lainnya, termasuk penanganan banjir.

Ia mempertanyakan apakah suatu proyek benar-benar menjadi kebutuhan mendesak dan bagaimana dampaknya apabila proyek tersebut tidak segera dilaksanakan.

Persoalan ini menjadi penting karena proyek yang tidak menghasilkan pendapatan langsung bukan berarti tidak layak dibiayai dengan utang. Rumah sakit, sekolah, pengendalian banjir, dan infrastruktur publik dapat menghasilkan manfaat sosial yang besar meskipun tidak seluruhnya menghasilkan penerimaan finansial.

Namun, manfaat tersebut harus dapat diukur melalui indikator yang jelas, seperti jumlah masyarakat yang dilayani, peningkatan kualitas fasilitas, pengurangan risiko banjir, keselamatan, efisiensi waktu perjalanan, dan dampak ekonomi jangka panjang.

RAPBD 2027: SUMBER PEMBIAYAAN PERLU DIBEDAH

Dalam RAPBD 2027, Pemprov DKI Jakarta mengajukan total anggaran sebesar Rp82,89 triliun.

Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp10,27 triliun, yang terdiri atas:

• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sekitar Rp4,28 triliun.

• Penerbitan obligasi daerah tahun 2027 sebesar Rp4,239 triliun.

• Pinjaman daerah sebesar Rp1,75 triliun untuk pembangunan MRT Jakarta.

Ketiga sumber tersebut memiliki karakteristik berbeda. SiLPA bukan pinjaman baru, sedangkan obligasi dan pinjaman daerah menimbulkan kewajiban pembayaran sesuai persyaratan masing-masing.

Karena itu, publik perlu memperoleh penjelasan yang transparan mengenai tujuan penggunaan dana, biaya pembiayaan, tenor, bunga atau kupon, serta jadwal pembayaran kewajiban.

Perlu pula dibedakan antara rencana obligasi daerah dengan alternatif pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang sebelumnya ditawarkan pemerintah pusat. Keduanya bukan instrumen yang sama dan harus dibandingkan berdasarkan persyaratan pembiayaan yang jelas.

ANALISIS KILAS INFO: LIMA PERTANYAAN SEBELUM JAKARTA MENAMBAH UTANG

KILAS INFO melihat bahwa substansi pertanyaan August Hamonangan perlu menjadi bagian penting dalam pengawasan RAPBD 2027.

Setidaknya terdapat lima pertanyaan yang harus dijawab sebelum proyek-proyek tersebut ditetapkan sebagai prioritas pembiayaan utang.

1. Apakah proyek benar-benar mendesak?

Pemerintah perlu menjelaskan apakah proyek menyelesaikan persoalan yang mendesak bagi masyarakat, atau masih dapat ditunda tanpa mengganggu pelayanan publik.

2. Berapa besar manfaat yang diterima masyarakat?

Setiap proyek perlu memiliki indikator keberhasilan. Pembangunan rumah sakit, misalnya, perlu menjelaskan kapasitas pelayanan dan jumlah warga yang akan memperoleh akses kesehatan lebih baik.

3. Apakah proyek sudah siap dilaksanakan?

Kesiapan lahan, desain teknis, perizinan, pengadaan, dan jadwal pelaksanaan perlu diperiksa. Utang yang diperoleh untuk proyek yang belum siap dapat menimbulkan persoalan efisiensi penggunaan dana.

4. Mengapa harus menggunakan utang?

Pemprov perlu menjelaskan mengapa proyek tersebut tidak cukup dibiayai melalui penerimaan rutin, pengalokasian ulang belanja, atau sumber pembiayaan lain.

5. Apakah APBD mampu membayar kewajibannya?

Simulasi pembayaran pokok, bunga atau kupon, tenor, dan biaya lainnya harus ditampilkan agar DPRD dapat menilai dampaknya terhadap ruang fiskal pada tahun-tahun berikutnya.

Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat pembangunan. Justru, pengujian kelayakan diperlukan agar setiap proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman memiliki dasar kebutuhan dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

APA YANG PERLU DIJELASKAN PEMPROV KEPADA DPRD DAN MASYARAKAT?

Dari pembahasan Komisi C tersebut, terdapat beberapa informasi yang perlu dibuka lebih terperinci oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, daftar lengkap 10 proyek yang direncanakan memperoleh pembiayaan obligasi daerah.

Kedua, nilai pembiayaan masing-masing proyek, termasuk porsi yang akan dikeluarkan pada 2027 dan 2028.

Ketiga, hasil kajian kelayakan dan alasan mengapa proyek tersebut ditempatkan sebagai prioritas.

Keempat, proyeksi manfaat sosial dan ekonomi yang dapat diukur setelah proyek selesai.

Kelima, perbandingan biaya apabila proyek dibiayai melalui obligasi daerah atau pinjaman PT SMI.

Keenam, simulasi pembayaran pokok dan bunga serta dampaknya terhadap kemampuan APBD membiayai pendidikan, kesehatan, transportasi, pengendalian banjir, dan pelayanan publik lainnya.

Informasi tersebut penting agar pembahasan pembiayaan tidak hanya berputar pada ketersediaan dana, tetapi juga pada ketepatan penggunaan dan kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan kewajiban jangka panjang.

PENUTUP REDAKSI

Pertanyaan August Hamonangan dalam rapat Komisi C mengingatkan bahwa memperoleh dana pembangunan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai dengan utang benar-benar dibutuhkan, memiliki kesiapan pelaksanaan, dan memberikan manfaat yang sepadan dengan kewajiban pembayaran yang akan ditanggung APBD.

KILAS INFO berpandangan bahwa proyek publik tidak harus selalu menghasilkan keuntungan finansial langsung. Namun, pemerintah tetap wajib membuktikan nilai manfaat sosial, ekonomi, dan pelayanan yang akan diterima masyarakat.

Jakarta membutuhkan pembangunan, tetapi pembangunan juga membutuhkan perencanaan pembiayaan yang bertanggung jawab.

Utang daerah bukan sekadar persoalan berapa banyak dana yang dapat diperoleh, melainkan seberapa tepat dana tersebut digunakan dan seberapa mampu pemerintah membayarnya.

KILAS INFO akan terus mengawal pembahasan 10 proyek yang direncanakan menggunakan obligasi daerah dalam RAPBD DKI Jakarta 2027, termasuk rincian anggaran, kelayakan proyek, dan manfaatnya bagi masyarakat.

KILAS INFO — Berita • Analisis • Insight
Membaca Arah Langit, Memahami Masa Depan.

Referensi data:

• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, RAPBD 2027 dan rencana pembiayaan: https://www.beritajakarta.id/siaran-pers/provinsi/read/7107-SP-HMS-10-2026

• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rencana pembiayaan 10 proyek tahun jamak: https://www.jakarta.go.id/siaran-pers/7091-SP-HMS-10-2026

• ANTARA, rencana penerbitan obligasi daerah 2027–2028: https://www.antaranews.com/berita/5783458/rano-penerbitan-obligasi-daerah-2027-sebesar-rp423-triliun

• BPKD DKI Jakarta, program multiyears APBD 2027: https://bpkd.jakarta.go.id/artikel/detail/908