Gardu Merah Putih Dukung Komisi III Kawal Kasus Penyadapan Ilegal, Minta Penegakan Hukum Transparan
JAKARTA — Gardu Merah Putih menyatakan dukungan terhadap langkah Komisi III DPR RI dalam mengawal penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang kini menjadi perhatian publik. Organisasi tersebut menilai pengawasan parlemen diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketua Umum Gardu Merah Putih, Prof. H. Firmansyah, mengatakan keterlibatan Komisi III DPR RI melalui rapat kerja bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap institusi penegak hukum.
Menurut Firmansyah, persoalan penyadapan ilegal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan internal kepolisian. Kasus tersebut menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
"Pemanggilan ini bukan bentuk intervensi terhadap institusi Polri, melainkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI sebagaimana diamanatkan konstitusi. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia," kata Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dukungan Gardu Merah Putih tersebut muncul di tengah perkembangan signifikan penanganan perkara. Pada Kamis (12/11/2026), Komisi III DPR RI telah menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk meminta penjelasan mengenai penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Kapolri memaparkan perkembangan penyidikan yang menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, SU, EH, dan AS sebagai tersangka. Penyidikan juga mencakup dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik serta penghilangan data elektronik.
Kapolri turut mengungkapkan bahwa sasaran dugaan penyadapan berdasarkan hasil penyidikan mencakup sejumlah kalangan, mulai dari Presiden dan lingkungan Istana, pejabat pemerintahan, anggota DPR, lembaga penegak hukum, hingga organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
Perkembangan tersebut menambah dimensi persoalan yang perlu dijelaskan secara menyeluruh, terutama menyangkut siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa penerima hasil penyadapan, serta apakah seluruh tindakan tersebut memiliki dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah.
Komisi III DPR RI dalam kesimpulan rapat kerja mengapresiasi langkah Kapolri dan jajaran dalam mengungkap perkara tersebut. Komisi III juga meminta agar pengusutan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Selain itu, Komisi III meminta Kapolri menerapkan ketentuan pidana makar terhadap para tersangka. Namun, permintaan tersebut merupakan kesimpulan dan rekomendasi politik pengawasan DPR yang tetap harus diuji melalui proses penyidikan, pembuktian, dan mekanisme peradilan sesuai hukum yang berlaku.
Firmansyah menilai, proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan di luar hukum. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, sementara seluruh alat bukti harus diuji berdasarkan ketentuan hukum.
"Kami mendorong agar proses ini berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Semua pihak harus diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme Polri dalam menangani perkara yang melibatkan dugaan pelanggaran oleh pejabat internal kepolisian. Penanganan yang transparan dan akuntabel dinilai penting agar proses hukum tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
Menurut Gardu Merah Putih, pengungkapan kasus ini harus memberikan kejelasan mengenai pertanggungjawaban hukum, termasuk memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum maupun pihak yang dirugikan tanpa proses pembuktian yang sah.
Gardu Merah Putih mengajak masyarakat untuk mengikuti perkembangan perkara secara kritis, tertib, dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Organisasi tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Jaga Indonesia, Jaga Presiden Prabowo," tegas Firmansyah.
KILAS INFO
Berita • Analisis • Insight
Membaca Arah Langit, Memahami Masa Depan.
