Jokowi Effect dan PR Akar Rumput: Ujian PSI Menuju Rapimnas Surabaya
Subjudul: Desakan kader agar Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina belum masuk agenda resmi DPP. Di sisi lain, pembentukan struktur hingga tingkat desa dan delapan program solidaritas PSI Sumatera Utara menjadi ujian untuk membuktikan kekuatan organisasi menjelang Pemilu 2029.
JAKARTA — Popularitas seorang tokoh dapat membuka pintu bagi sebuah partai politik, tetapi tidak otomatis memastikan kemenangan di bilik suara. Bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), persoalan itulah yang mengemuka menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Surabaya pada 16 November 2026: bagaimana mengubah daya tarik Joko Widodo menjadi kekuatan organisasi yang bekerja hingga tingkat paling bawah.
Menjelang agenda nasional tersebut, dua dinamika berjalan beriringan. Di tingkat pusat, desakan kader agar Jokowi menduduki posisi Ketua Dewan Pembina PSI kembali mengemuka. Sementara itu, di tingkat wilayah, partai berupaya memperkuat struktur kepengurusan dan menawarkan program yang diklaim dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Keduanya memiliki arti strategis. Figur dapat menjadi magnet perhatian publik, sedangkan struktur dan program menjadi sarana untuk menjaga hubungan dengan masyarakat. Tantangannya adalah memastikan keduanya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Desakan untuk Jokowi Menguat, tetapi Belum Menjadi Keputusan Resmi
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengungkapkan bahwa pengurus pusat menerima banyak desakan dari kader di berbagai daerah agar Jokowi segera ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
“DPP banyak menerima desakan dari kader agar Pak Jokowi segera menjadi Ketua Dewan Pembina PSI,” kata Ahmad Ali di kantor DPP PSI, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Namun, Ali juga menegaskan bahwa DPP belum melakukan pembicaraan khusus dengan Jokowi mengenai usulan tersebut. Hingga pernyataan itu disampaikan, usulan pengangkatan tersebut belum menjadi agenda resmi partai maupun agenda Rapimnas.
Keterangan ini penting untuk menjaga ketepatan pemberitaan. Sebelumnya, pada September 2026, Ahmad Ali pernah menyampaikan bahwa pengukuhan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina kemungkinan berlangsung pada November, bertepatan dengan Rapimnas dan hari ulang tahun PSI. Perkembangan pada Oktober menunjukkan bahwa rencana tersebut belum dapat diperlakukan sebagai keputusan final.
Dengan demikian, posisi Jokowi di struktur kepemimpinan PSI masih harus dibedakan antara harapan kader, rencana yang pernah disampaikan, dan keputusan formal partai.
Rapimnas Surabaya akan menjadi forum penting untuk melihat arah konsolidasi PSI. Namun, tanpa pengumuman resmi, tidak tepat untuk memastikan bahwa pengangkatan Jokowi akan menjadi bagian dari agenda acara tersebut.
Struktur Desa: Pekerjaan Rumah yang Tidak Bisa Diselesaikan dengan Popularitas
Di luar dinamika kepemimpinan, PSI menghadapi pekerjaan organisasi yang terukur. Dalam kegiatan bersama kader PSI di Bandung pada September 2026, Jokowi menyoroti pentingnya pembentukan struktur partai hingga tingkat desa dan kelurahan.
Menurut angka yang disampaikannya, dari target sekitar 83.000 struktur Dewan Pimpinan Ranting (DPRt), baru sekitar 24.900 yang terbentuk. Angka tersebut setara dengan kurang lebih 30 persen dari target.
Artinya, masih terdapat kesenjangan besar antara target organisasi dan capaian yang diumumkan. Angka itu bukan sekadar statistik kepengurusan, melainkan salah satu indikator tantangan PSI dalam membangun jangkauan organisasi secara nasional.
Jokowi mengingatkan kader agar tidak hanya berkutat pada kegiatan internal partai. Mereka diminta hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi dengan tokoh setempat, mendatangi komunitas, serta terlibat dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti.
“Strukturnya aktif dan bekerja, hidup dan bekerja. Kuncinya di situ,” tegas Jokowi.
Pesan tersebut menempatkan persoalan pada hal yang lebih mendasar daripada jumlah pengurus. Struktur yang tercatat belum tentu otomatis menjadi struktur yang aktif. Keberadaan pengurus baru akan bermakna apabila mereka mampu menjalankan fungsi organisasi, menyerap aspirasi, dan membangun komunikasi berkelanjutan dengan warga.
PSI menargetkan masuk tiga besar dalam perolehan kursi DPR pada Pemilu 2029. Target itu tentu membutuhkan kerja organisasi yang konsisten, selain popularitas tokoh dan komunikasi politik yang efektif.
Delapan Program Solidaritas PSI Sumut: Mendekat kepada Siapa?
Di Sumatera Utara, DPW PSI menawarkan pendekatan melalui delapan program solidaritas yang menyasar beragam kelompok masyarakat.
Ketua DPW PSI Sumatera Utara, Sahat Marthin Philips Sinurat, memaparkan program tersebut dalam keterangan pers di Medan, Jumat (16/10/2026).
Delapan program itu meliputi:
Solidaritas untuk pekerja dan buruh.
Solidaritas untuk masyarakat desa.
Solidaritas untuk penyandang disabilitas.
Solidaritas untuk petani dan nelayan.
Solidaritas untuk pedagang pasar dan pelaku UMKM.
Solidaritas untuk perempuan dan anak.
Solidaritas untuk bilal mayit dan penggali kubur.
Solidaritas untuk wong cilik dan masyarakat miskin perkotaan.
Sahat menyebut program tersebut dirancang untuk menjadikan PSI sebagai rumah bagi berbagai elemen masyarakat, sekaligus tempat menampung aspirasi dan memperjuangkan kebutuhan warga.
Salah satu aspek yang menarik adalah dimasukkannya bilal mayit dan penggali kubur sebagai kelompok sasaran. Pilihan ini menunjukkan bahwa program solidaritas PSI Sumut tidak hanya diarahkan kepada kelompok ekonomi produktif, tetapi juga menyasar kelompok yang menjalankan fungsi sosial dan keagamaan di masyarakat.
Meski demikian, keluasan daftar sasaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Program yang menyebut banyak kelompok masyarakat perlu diterjemahkan menjadi kegiatan yang jelas, mekanisme pelayanan yang dapat diakses, serta hasil yang bisa diperiksa publik.
Sejauh informasi yang tersedia dalam bahan pemberitaan, peluncuran dan pemaparan delapan program tersebut telah disampaikan oleh pengurus PSI Sumut. Namun, capaian manfaatnya belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan pengumuman program.
Di sinilah pekerjaan berikutnya dimulai: memastikan solidaritas tidak berhenti pada nama program, melainkan hadir dalam bentuk kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Konsolidasi Wilayah dan Target Politik 2029
Gerak konsolidasi tidak hanya berlangsung di Sumatera Utara. Dalam bahan yang dihimpun, sejumlah wilayah lain juga dilaporkan memperkuat kepengurusan dan menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.
PSI Sumatera Tengah? Tidak. Fokus yang tercatat dalam bahan adalah PSI Sulawesi Tengah, yang disebut sedang memformulasikan tim baru untuk mengejar target politik daerah, termasuk target dua kursi DPRD provinsi.
Di sejumlah wilayah lain, termasuk Sulawesi Selatan, Lampung, dan Papua Pegunungan, konsolidasi serta pembenahan struktur juga disebut menjadi bagian dari persiapan organisasi.
Meski demikian, perkembangan masing-masing wilayah perlu dibaca sesuai data dan konteksnya. Target politik, pembentukan kepengurusan, dan verifikasi internal merupakan tahapan kerja yang berbeda. Tidak semuanya dapat langsung dijadikan bukti bahwa kekuatan elektoral telah meningkat.
Untuk membangun gambaran nasional yang lebih utuh, perkembangan tersebut perlu dilengkapi dengan data kepengurusan, indikator aktivitas kader, serta capaian program yang dapat diverifikasi.
ANALISIS REDAKSI KILAS INFO: Jokowi Effect Bukan Jalan Pintas
Dari rangkaian perkembangan tersebut, setidaknya ada dua ujian yang harus dihadapi PSI.
Pertama, mengubah daya tarik figur menjadi kapasitas organisasi.
Kehadiran Jokowi di PSI dapat menjadi sumber perhatian publik dan memperkuat daya tarik politik partai. Namun, popularitas seseorang dan kemampuan partai memperoleh suara merupakan dua hal yang berbeda.
Untuk mencapai target politik pada 2029, PSI membutuhkan struktur yang berfungsi, kader yang aktif, komunikasi yang konsisten, dan kemampuan menjangkau masyarakat di luar lingkaran pendukung tokoh tertentu.
Angka pembentukan DPRt yang baru mencapai sekitar 30 persen dari target memperlihatkan skala pekerjaan yang masih harus dituntaskan. Karena itu, pembahasan mengenai posisi Jokowi perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: bagaimana partai membangun organisasi yang tetap bekerja, bukan hanya menjadi perhatian ketika figur nasional tampil.
Kedua, membuktikan bahwa solidaritas menghasilkan manfaat.
Delapan program PSI Sumut menawarkan pendekatan yang berpotensi memperluas hubungan partai dengan masyarakat. Namun, efektivitasnya baru dapat dinilai apabila terdapat bukti pelaksanaan dan hasil yang jelas.
Berapa banyak buruh yang memperoleh pendampingan? Apa bentuk dukungan kepada petani dan nelayan? Bagaimana program bagi penyandang disabilitas dijalankan? Apakah pedagang pasar dan pelaku UMKM mendapatkan bantuan atau akses yang konkret? Bagaimana kebutuhan kelompok rentan ditangani secara berkelanjutan?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menafikan inisiatif yang telah diumumkan. Justru, pertanyaan tersebut diperlukan agar program solidaritas memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi publik, yang lebih penting bukan seberapa luas daftar program diumumkan, melainkan apakah program tersebut menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi warga.
Rapimnas Surabaya karena itu patut dilihat sebagai momentum konsolidasi, bukan sebagai jaminan keberhasilan politik. Forum tersebut dapat menjadi kesempatan bagi PSI untuk memperjelas prioritas, memperkuat koordinasi, dan menunjukkan bagaimana target nasional diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata di daerah.
KILAS INFO INSIGHT: Ukuran Keberhasilan Ada di Lapangan
Politik elektoral tidak hanya dibangun melalui panggung besar, pernyataan tokoh, atau pergantian posisi dalam struktur kepemimpinan. Ia juga tumbuh melalui kerja organisasi yang berulang, pelayanan yang dapat dirasakan, serta hubungan yang terjaga dengan masyarakat.
Dalam konteks PSI, Jokowi, struktur DPRt, dan delapan program solidaritas Sumatera Utara mewakili tiga unsur berbeda: figur, organisasi, dan program. Ketiganya baru memiliki kekuatan strategis apabila saling mendukung.
Figur dapat menarik perhatian. Organisasi dapat memperluas jangkauan. Program dapat membangun hubungan melalui manfaat nyata. Namun, tidak satu pun dari ketiganya dapat menggantikan kebutuhan untuk membuktikan hasil.
KILAS INFO VERDICT: Momentum Harus Dibayar dengan Kerja Nyata
Menjelang Rapimnas Surabaya, PSI menghadapi pertanyaan yang lebih besar daripada siapa yang akan menduduki posisi Ketua Dewan Pembina. Partai ini perlu menunjukkan bagaimana momentum politik di tingkat pusat diterjemahkan menjadi organisasi yang aktif dan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Desakan agar Jokowi menempati posisi strategis masih harus menunggu proses dan keputusan resmi. Pada saat yang sama, pekerjaan membangun struktur hingga tingkat desa serta membuktikan manfaat program solidaritas tetap membutuhkan perhatian.
Pada akhirnya, kekuatan partai tidak hanya diukur dari besarnya nama yang berdiri di panggung, tetapi juga dari seberapa jauh organisasi itu hadir ketika masyarakat membutuhkan.
Bagi PSI, menuju 2029 bukan semata-mata soal memanaskan mesin politik. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan mesin itu benar-benar bekerja—hingga ke desa, pasar, tempat kerja, dan lingkungan warga.
KILAS INFO — Membaca Arah Politik, Menguji Kerja Nyata.
Penulis: Khairul Basri / Tim Kilas Info
