JAMIRA Apresiasi Silaturahmi Kapolri dengan MUI, Dorong Pelayanan Humanis dan Etika Digital
KILAS INFO
Berita • Analisis • Insight
Membaca Arah Langit, Memahami Masa Depan.
JAKARTA — Kedekatan pemimpin kepolisian dengan tokoh agama bukan sekadar persoalan silaturahmi. Lebih dari itu, hubungan tersebut dapat menjadi ruang untuk membangun komunikasi, memperkuat kepercayaan, dan mendorong pelayanan yang lebih humanis kepada masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Jangkar Media Indonesia Raya (JAMIRA) yang mengapresiasi silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). JAMIRA menilai komunikasi antara kepolisian dan tokoh agama memiliki arti penting dalam membangun hubungan yang sehat antara aparat dan masyarakat.
Ketua Umum JAMIRA, RM Gusti Haes, menegaskan bahwa kepemimpinan kepolisian tidak cukup diukur hanya dari pelaksanaan tugas penegakan hukum. Kemampuan membangun komunikasi, menunjukkan keteladanan, serta menjaga kepercayaan publik juga merupakan bagian penting dari kepemimpinan institusi.
“Keteladanan religius akan semakin bermakna ketika tercermin dalam pelayanan yang adil, penegakan hukum yang profesional, dan komunikasi yang santun kepada masyarakat,” kata Gusti, Kamis (15/10/2026), saat menerima kunjungan aktivis dan sejumlah jurnalis di kawasan Kalibata City, Jakarta, sebagaimana tercantum dalam rilis JAMIRA.
Dari Silaturahmi Menuju Pelayanan yang Dirasakan Masyarakat
Silaturahmi Kapolri dengan MUI menjadi konteks bagi JAMIRA untuk menyoroti pentingnya hubungan antara institusi kepolisian dan tokoh agama. Dalam masyarakat yang beragam, komunikasi yang terbuka dan saling menghormati dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun pemahaman serta meredakan kesalahpahaman.
Namun, bagi masyarakat, ukuran kedekatan tersebut pada akhirnya bukan hanya terlihat dari pertemuan atau kegiatan bersama. Hal yang lebih menentukan adalah bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam tugas kepolisian sehari-hari.
JAMIRA berpandangan bahwa pendekatan yang mengedepankan nilai keagamaan, kesantunan, dan penghormatan terhadap ulama dapat menjadi modal komunikasi yang baik. Pendekatan tersebut diharapkan berjalan seiring dengan penegakan hukum yang profesional, perlakuan yang adil, dan kesediaan institusi untuk mendengarkan aspirasi warga.
“Pendekatan yang religius dan humanis dapat menjadi ruang untuk memperkuat kedekatan polisi dengan masyarakat. Kami berharap semangat itu juga tercermin dalam pelayanan, penegakan hukum, dan komunikasi Polri di ruang digital,” ujar Gusti.
Ruang Digital: Tantangan Komunikasi Kepolisian
Selain hubungan langsung dengan masyarakat, JAMIRA menyoroti tantangan komunikasi di media sosial. Di tengah cepatnya penyebaran informasi, pernyataan yang tidak akurat, komunikasi yang tidak tepat, maupun respons yang kurang bijaksana dapat memicu kesalahpahaman dan memperbesar ketegangan di ruang publik.
Karena itu, komunikasi kepolisian di ruang digital perlu mengedepankan ketepatan informasi, kesantunan, transparansi, dan tanggung jawab. Kritik masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari komunikasi publik yang sehat, sepanjang disampaikan dan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, perubahan suasana ruang digital tidak dapat disimpulkan hanya dari simbol keagamaan atau kegiatan seorang pejabat. Diperlukan konsistensi kebijakan komunikasi, kualitas respons terhadap persoalan warga, serta perilaku personel dalam menjalankan tugas.
Dalam rilisnya, JAMIRA menekankan bahwa pelayanan kepolisian, transparansi penegakan hukum, respons terhadap pengaduan masyarakat, dan sikap personel di lapangan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.
KILAS INFO ANALYSIS: Keteladanan Harus Terlihat dalam Praktik
Apresiasi JAMIRA terhadap pendekatan religius dan humanis Kapolri membawa pesan yang lebih luas: hubungan baik antara pemimpin kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat perlu diterjemahkan menjadi praktik kelembagaan yang konsisten.
Silaturahmi dapat membuka ruang dialog. Namun, keberlanjutan hubungan tersebut perlu terlihat melalui pelayanan yang mudah diakses, penanganan pengaduan yang bertanggung jawab, komunikasi yang transparan, serta penegakan hukum yang tidak membeda-bedakan masyarakat.
Dalam konteks ini, pendekatan humanis tidak berarti mengurangi ketegasan hukum. Sebaliknya, profesionalisme dan penghormatan terhadap hak masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pelaksanaan hukum sesuai aturan.
Kepercayaan publik tidak terbentuk hanya melalui pernyataan atau seremoni. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat dapat melihat konsistensi antara pesan yang disampaikan pimpinan dan tindakan institusi di lapangan.
KILAS INFO INSIGHT: Publik Menunggu Bukti Nyata
Harapan agar Polri semakin dekat dengan masyarakat merupakan pesan yang relevan untuk terus diperhatikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan komunikasi yang santun dan pendekatan humanis hadir dalam interaksi sehari-hari, termasuk ketika masyarakat menyampaikan kritik atau menghadapi persoalan hukum.
Bagi JAMIRA, kedekatan dengan ulama dan masyarakat perlu berjalan seiring dengan keterbukaan terhadap kritik serta komitmen terhadap pelayanan yang adil dan profesional.
Dengan demikian, keberhasilan pendekatan tersebut tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan silaturahmi, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaannya dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
KILAS INFO VERDICT
Apresiasi JAMIRA terhadap silaturahmi Kapolri dengan MUI menyoroti pentingnya komunikasi, keteladanan, dan pendekatan humanis dalam kepemimpinan kepolisian.
Namun, pesan utamanya melampaui kegiatan seremonial: kedekatan dengan masyarakat harus tercermin dalam pelayanan yang adil, penegakan hukum yang profesional, komunikasi digital yang bertanggung jawab, serta keterbukaan terhadap kritik.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui simbol dan pernyataan. Kepercayaan harus dirawat melalui tindakan yang konsisten dan dapat dirasakan langsung oleh publik.
KILAS INFO — Membaca Arah Langit, Memahami Masa Depan.
