Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, August Hamonangan Fasilitasi Posko Pengaduan di Tebet
KILAS INFO | JAKARTA — Ketidaksesuaian data tingkat kesejahteraan atau desil dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi persoalan yang mendapat perhatian di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Perubahan kategori desil dinilai berpotensi memengaruhi akses warga terhadap bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga program kesejahteraan lainnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan, S.H., M.H., menyoroti adanya kasus warga yang mengalami kenaikan desil secara tajam, meskipun menurut temuan yang disampaikannya, perubahan tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Ia mencontohkan warga yang semestinya berada pada desil 2, tetapi tiba-tiba tercatat pada desil 6. Perubahan seperti ini, menurut August, dapat merugikan masyarakat yang sebelumnya memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Dalam banyak kasus, kami menemukan adanya kenaikan tajam tingkatan desil yang dialami oleh masyarakat. Di mana, kenaikan tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi asli yang dialami oleh mereka,” ujar August.
Perubahan desil berdampak pada akses layanan
Menurut August, persoalan desil bukan sekadar perubahan angka dalam administrasi. Ketika data kesejahteraan tidak sesuai dengan kondisi faktual, warga berpotensi menghadapi kendala dalam mengakses sejumlah program yang dibutuhkan.
Ia menyebut Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan layanan BPJS sebagai contoh program yang dapat terdampak ketika perubahan status kesejahteraan memengaruhi pemenuhan persyaratan penerima.
Karena itu, August mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Sosial, untuk memprioritaskan dukungan anggaran bagi pendamping sosial yang menjalankan proses verifikasi dan validasi di lapangan.
Menurutnya, pemeriksaan yang memadai dibutuhkan agar data masyarakat dapat diperiksa berdasarkan kondisi sebenarnya, sekaligus membantu warga yang mengalami ketidaksesuaian data.
Posko Desil Tebet menjadi saluran pengaduan warga
Upaya mempermudah masyarakat menyampaikan persoalan desil turut diwujudkan melalui pembentukan Posko Desil Tebet. Posko ini diharapkan menjadi saluran tambahan bagi warga yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan untuk menyampaikan sanggahan terkait data kesejahteraan mereka.
Sis Rosalina, pengelola Posko Desil Tebet sekaligus Ketua DPC PSI Tebet, menyampaikan apresiasi atas peran August Hamonangan dalam memfasilitasi pembentukan posko tersebut.
Menurut Rosalina, keberadaan posko diharapkan membantu masyarakat mengetahui ke mana harus mengadu ketika menemukan ketidaksesuaian data desil, selain melalui kelurahan dan kecamatan.
“Dengan adanya Posko Desil Kecamatan Tebet, saya berharap setidaknya bisa membantu warga Tebet mengetahui ke mana mereka bisa mengadu dan meminta bantuan terkait masalah desil mereka,” ujar Rosalina.
Ia menilai persoalan desil perlu mendapat perhatian karena dampaknya dapat menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga kesejahteraan.
Rosalina juga menyebut pembentukan posko sebagai bentuk kerja nyata pelayanan kepada masyarakat yang menghadapi persoalan administratif tersebut.
“Terima kasih sekali kami Posko Desil Tebet kepada Bapak August Hamonangan, Dewan Fraksi PSI Komisi C, yang telah memfasilitasi terbentuknya Posko Desil Tebet ini. Semoga ini menjadi jawaban untuk keresahan warga Tebet,” tuturnya.
Pemerintah wilayah diharapkan membuka ruang sanggah
Selain pembentukan posko, August mendorong pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk terus membuka ruang bagi masyarakat yang merasa kategori desilnya tidak sesuai dengan keadaan ekonomi mereka.
Ia menegaskan bahwa penanganan persoalan ini merupakan tanggung jawab berjenjang. Data kesejahteraan bersumber dari pemerintah pusat melalui mekanisme pengelolaan data yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial. Namun, pemerintah daerah tetap diharapkan membantu masyarakat mengakses mekanisme sanggah dan pembaruan data.
Pendekatan tersebut menjadi penting agar warga tidak berhenti pada keluhan, tetapi memperoleh informasi mengenai prosedur pengajuan keberatan, proses pemeriksaan, serta tindak lanjut yang dapat ditempuh.
Dalam konteks pelayanan di Tebet, Posko Desil diharapkan melengkapi saluran pengaduan yang telah tersedia, bukan menggantikan kewenangan instansi pemerintah dalam memverifikasi dan menetapkan data.
Ketepatan data menentukan manfaat kebijakan
Persoalan desil memperlihatkan bahwa ketepatan data merupakan bagian penting dari pelaksanaan program perlindungan sosial. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menentukan sasaran bantuan, sementara masyarakat membutuhkan mekanisme koreksi yang mudah diakses apabila data mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Keberadaan Posko Desil Tebet diharapkan dapat membantu mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan jalur pengaduan dan pemutakhiran data yang tersedia.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan persoalan desil tidak hanya diukur dari tersedianya tempat pengaduan, tetapi juga dari kejelasan proses, tindak lanjut permohonan, dan kepastian informasi yang diterima masyarakat.
KILAS INFO mencatat, persoalan desil perlu ditangani melalui data yang akurat, verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelayanan pengaduan yang mudah dijangkau. Sebab, di balik perubahan angka dalam sistem, terdapat kebutuhan masyarakat yang harus dipastikan memperoleh penanganan sesuai ketentuan.
