AOC Baru Di Tengah 40+ Regulasi: Regulatory Certainly Atau Bom Waktu Investigasi?
Ketika Indonesia mempercepat pembaruan lebih dari 40 regulasi keselamatan menjelang ICAO 2027, muncul pertanyaan penting: bagaimana nasib calon operator yang AOC-nya sedang berproses? Apakah mereka otomatis mengikuti aturan baru, mendapatkan masa transisi, atau harus melakukan penyesuaian ulang?
JAKARTA — Reformasi regulasi keselamatan penerbangan Indonesia memasuki fase penting.
Kementerian Perhubungan menyatakan lebih dari 40 regulasi keselamatan penerbangan perlu diperbarui atau ditingkatkan untuk mengikuti amandemen ICAO serta perkembangan industri penerbangan modern.
Pemerintah menyebut langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum dan memastikan sistem keselamatan nasional mampu menghadapi perkembangan teknologi serta tantangan global.
Dari sisi keselamatan, langkah ini tentu patut diapresiasi.
Namun di balik angka 40+ regulasi tersebut terdapat pertanyaan yang juga sangat penting bagi industri:
Bagaimana dampaknya terhadap calon operator baru yang saat ini sedang menjalani proses sertifikasi AOC?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah Ditjen Perhubungan Udara menerbitkan PR-DJPU 13 Tahun 2026 pada 17 September 2026.
Keputusan tersebut secara resmi mengubah petunjuk teknis prosedur penerbitan, perpanjangan dan perubahan AOC Part 121 dan Part 135, sekaligus mengubah prosedur pengesahan manual applicant. Regulasi tersebut juga menggantikan pedoman sebelumnya mengenai SMS assessment.
Dengan demikian, isu ini bukan lagi sekadar pertanyaan teoritis.
Instrumen yang digunakan dalam proses sertifikasi memang sedang berubah.
Dan ketika instrumen berubah, calon operator yang sedang berada di tengah proses berhak mengetahui: apa yang berubah bagi mereka?
SAFETY TIDAK BOLEH DITAWAR
KILAS INFO AVIATION perlu menegaskan posisi sejak awal.
Tulisan ini bukan mempertentangkan safety dengan investasi.
Keselamatan penerbangan adalah harga mati.
AOC tidak boleh diberikan hanya karena investor memiliki modal.
Pesawat tidak boleh diterbangkan hanya karena jadwal komersial sudah diumumkan.
Crew harus memenuhi kompetensi.
Aircraft harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan.
Maintenance system harus berjalan.
SMS harus efektif.
Manual harus memenuhi ketentuan.
Dan regulator harus memiliki kewenangan penuh untuk memastikan seluruh persyaratan tersebut dipenuhi.
Tetapi ada satu prinsip lain yang juga penting:
SAFETY MUST COME WITH REGULATORY CERTAINTY.
Investor harus mengetahui aturan main.
Operator harus memahami requirement.
Dan AOC applicant harus mengetahui certification pathway yang akan digunakan untuk menilai mereka.
AOC BUKAN SEKADAR SELEMBAR SERTIFIKAT
Membangun maskapai baru bukan dimulai ketika pesawat pertama mendarat di apron.
AOC adalah hasil dari proses pembangunan sistem operasi yang panjang.
Calon operator harus membangun:
struktur organisasi;
accountable executive;
key management personnel;
flight operations system;
Safety Management System;
compliance monitoring;
training system;
maintenance arrangements;
operations manuals;
emergency response;
fasilitas;
aircraft;
dan berbagai sistem pendukung lainnya.
Ditjen Perhubungan Udara menjelaskan bahwa proses AOC terdiri atas lima tahap:
Pra-Permohonan → Permohonan Resmi → Evaluasi Dokumen → Inspeksi dan Demonstrasi → Sertifikasi.
Kementerian juga menjelaskan bahwa proses penerbitan AOC memiliki jangka waktu minimum 90 hari, bergantung pada kesiapan applicant dalam memenuhi tahapan yang dipersyaratkan.
Artinya, AOC pada dasarnya adalah sebuah project lifecycle.
Dan dalam setiap project lifecycle, perubahan requirement di tengah jalan mempunyai konsekuensi.
PERTANYAAN PALING PENTING: AOC APPLICANT YANG SEDANG BERPROSES, TERKENA ATAU TIDAK?
Inilah pertanyaan yang menurut KILAS INFO harus dijawab secara jelas oleh regulator.
Bayangkan sebuah calon operator sudah:
menyelesaikan tahap pra-permohonan;
membangun organisasi;
merekrut key personnel;
menyusun manual;
membangun SMS;
menyiapkan training;
menyiapkan aircraft;
atau bahkan sudah memasuki tahap inspection dan demonstration.
Kemudian regulasi baru diberlakukan.
Apa yang terjadi?
Apakah applicant tersebut:
tetap menggunakan certification basis ketika proses dimulai?
Atau:
wajib mengikuti ketentuan terbaru?
Atau:
hanya bagian tertentu yang harus disesuaikan?
Atau:
mendapatkan transitional arrangement?
Atau:
harus melakukan gap analysis terhadap seluruh perubahan yang relevan?
Pertanyaan ini sangat penting karena publikasi resmi PR-DJPU 13/2026 menunjukkan bahwa petunjuk teknis terkait AOC Part 121/135 dan approval manual applicant memang mengalami perubahan.
Namun, dari dokumen publik yang kami telaah, belum terlihat penjelasan yang secara eksplisit menjawab satu pertanyaan:
Bagaimana perlakuan terhadap AOC applicant yang sudah berada di tengah proses ketika ketentuan baru tersebut diberlakukan?
Justru di sinilah ruang klarifikasi publik itu diperlukan.
NEW ENTRANT TIDAK SAMA DENGAN OPERATOR LAMA
Operator lama memiliki satu keunggulan:
Mereka sudah terbang.
Mereka sudah mempunyai:
organisasi;
safety department;
compliance monitoring;
training infrastructure;
manuals;
experienced personnel;
operational data;
sistem audit;
dan pengalaman menjalankan proses oversight.
Ketika aturan berubah, mereka melakukan:
ADAPTATION.
Calon operator baru berada pada posisi yang berbeda.
Mereka sedang:
BUILDING THE SYSTEM FROM ZERO.
Mereka tidak melakukan adaptasi.
Mereka sedang membangun fondasi.
Karena itu, perubahan requirement di tengah proses mempunyai potensi dampak yang jauh lebih besar terhadap new entrant.
DARI REGULATORY CHANGE MENJADI REGULATORY REWORK
Tidak setiap perubahan regulasi otomatis berarti proses AOC harus diulang.
Ini harus ditegaskan.
Tetapi apabila perubahan menyentuh bagian yang sudah disiapkan applicant, secara manajemen proyek dapat muncul kebutuhan:
Gap Analysis
↓
Manual Revision
↓
Procedure Revision
↓
SMS Adjustment
↓
Training Adjustment
↓
Compliance Matrix Update
↓
Resubmission
↓
Additional Review
dan bila diperlukan:
Additional Demonstration / Inspection.
Tidak semua tahap tersebut otomatis terjadi.
Tetapi setiap kemungkinan rework memiliki konsekuensi terhadap:
waktu + sumber daya + biaya.
WAKTU ADALAH MODAL
Dalam industri penerbangan, investor tidak hanya menghitung harga pesawat.
Investor menghitung:
TIME-TO-AOC.
Karena selama AOC belum diperoleh, perusahaan dapat terus mengeluarkan biaya untuk:
key personnel;
office;
consultant;
training;
simulator;
insurance;
aircraft commitment;
maintenance preparation;
software;
documentation;
legal;
airport preparation;
ground handling;
dan berbagai overhead.
Sementara revenue komersial belum berjalan seperti yang direncanakan.
Maka keterlambatan sertifikasi dapat berubah menjadi:
FINANCIAL BURN.
Inilah sebabnya regulatory certainty bukan sekadar persoalan administratif.
Ia merupakan bagian dari:
INVESTMENT RISK MANAGEMENT.
BAYANGKAN PESAWAT SUDAH SIAP, TETAPI BELUM BISA MENGHASILKAN REVENUE
Ini merupakan salah satu skenario paling sensitif bagi investor airline startup.
Aircraft sudah tersedia.
Lease commitment sudah berjalan.
Insurance sudah berjalan.
Crew sudah direkrut.
Training sudah dibiayai.
Network planning sudah dibuat.
Marketing sudah dipersiapkan.
Tetapi AOC belum selesai.
Maka aircraft belum dapat digunakan untuk operasi komersial sesuai rencana.
Investor tetap membayar biaya.
Tetapi revenue belum masuk.
Dalam bahasa sederhana:
CASH OUT CONTINUES. CASH IN HAS NOT STARTED.
SATU BULAN DELAY BISA BERARTI LEBIH DARI 30 HARI
Dalam bisnis penerbangan, delay satu bulan dapat memengaruhi lebih dari sekadar kalender.
Jika entry into service mundur, maka dapat ikut bergeser:
aircraft utilization;
crew deployment;
training schedule;
airport coordination;
slot planning;
route launch;
marketing campaign;
travel agent commitment;
aircraft lease economics;
working capital requirement.
Karena itu:
TIME-TO-AOC = TIME-TO-MARKET.
Dan:
TIME-TO-MARKET = INVESTMENT RISK.
PR-DJPU 13/2026: MENGAPA INI PENTING?
PR-DJPU 13 Tahun 2026 ditetapkan 17 September 2026 dan berstatus berlaku.
Dokumen tersebut:
mengubah KP 619 Tahun 2015, mengenai prosedur penerbitan, perpanjangan atau perubahan AOC Part 121 dan Part 135;
mengubah KP 055 Tahun 2018, mengenai prosedur pengesahan manual applicant;
dan
mencabut KP 279 Tahun 2017, mengenai panduan SMS untuk inspektur dan operator.
Ini merupakan fakta penting.
Sebab perubahan tersebut berada sangat dekat dengan jantung proses sertifikasi:
AOC + MANUAL + SMS ASSESSMENT.
Maka pertanyaan tentang applicant yang sedang berproses menjadi sangat relevan.
PM 2/2026 JUGA MENGUBAH LANDSCAPE SMS
Pada 26 Januari 2026, Kementerian Perhubungan menerbitkan PM 2 Tahun 2026 tentang CASR Part 19 — Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan.
Regulasi tersebut mencabut PM 74 Tahun 2017 dan PM 62 Tahun 2017.
Hubud menjelaskan bahwa SMS merupakan pendekatan sistematis untuk mengelola keselamatan dan setiap penyedia jasa penerbangan yang diwajibkan harus membuat, melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakan SMS secara berkelanjutan.
Empat komponen utama SMS adalah:
Safety Policy
Safety Risk Management
Safety Assurance
Safety Promotion
Bagi AOC applicant, SMS bukan sekadar dokumen.
Ia merupakan bagian dari sistem keselamatan yang harus benar-benar dibangun sebelum operator siap menjalankan operasi.
Maka pertanyaan berikutnya juga layak diajukan:
Jika framework atau assessment SMS berubah, bagaimana status SMS applicant yang sudah disusun berdasarkan ketentuan sebelumnya?
85 PERSEN: ANGKA YANG HARUS DIBACA DENGAN TEPAT
Pemerintah menyampaikan bahwa Effective Implementation keselamatan penerbangan Indonesia mencapai 85 persen berdasarkan evaluasi terbaru. Angka tersebut dikaitkan dengan upaya memperkuat pengawasan dan mengejar penyelesaian berbagai temuan sebelum audit ICAO 2027.
Namun angka ini jangan dicampur dengan angka hasil audit ICAO sebelumnya.
ANTARA pada 1 Oktober 2026 melaporkan bahwa berdasarkan audit ICAO USOAP, Indonesia mencatat 78,85 persen, lebih tinggi daripada rata-rata global 70,6 persen dan Asia Pasifik 69,6 persen.
Dua angka tersebut memiliki konteks pengukuran yang berbeda.
Justru ini menunjukkan mengapa transparansi data penting.
Pertanyaannya bukan hanya:
“Berapa persentasenya?”
Tetapi:
“Apa yang berada di balik persentase tersebut?”
LALU 15 PERSEN YANG BELUM TERCAPAI BERADA DI MANA?
Dalam National Aviation Safety Plan 2024–2026, salah satu target nasional adalah meningkatkan Effective Implementation menjadi 85 persen pada 2026 dengan fokus pada priority Protocol Questions.
Maka pertanyaan kebijakan berikutnya:
Apa saja gap yang hendak ditutup?
Apakah berkaitan dengan:
legislation;
organization;
licensing;
operations;
airworthiness;
accident investigation;
airports;
air navigation;
safety oversight?
Dan yang paling penting:
Berapa banyak dari 40+ regulasi tersebut yang secara langsung ditujukan untuk menutup gap tertentu?
Jika publik dapat melihat hubungan:
IDENTIFIED GAP → REGULATORY CHANGE → IMPLEMENTATION → SAFETY OUTCOME
maka reformasi menjadi jauh lebih mudah dievaluasi.
JANGAN SAMPAI JUMLAH REGULASI MENJADI UKURAN KEBERHASILAN
Ada risiko apabila keberhasilan reformasi hanya diukur dari:
“40+ REGULASI BERHASIL DIPERBARUI.”
Jumlah regulasi bukan tujuan akhir.
Tujuan akhirnya adalah:
risiko keselamatan turun;
oversight meningkat;
SMS benar-benar berjalan;
serious incidents terkendali;
safety reporting meningkat;
corrective actions efektif;
dan:
operator mampu mengelola risiko secara konsisten.
Dengan kata lain:
REGULATION ISSUED ≠ SAFETY IMPROVED.
Regulasi harus menghasilkan perubahan perilaku dan pengendalian risiko.
JANGAN SAMPAI SAFETY CULTURE BERUBAH MENJADI COMPLIANCE CULTURE
Ini adalah risiko lain yang perlu diperhatikan.
Ketika organisasi menghadapi banyak perubahan regulasi, energi dapat terserap ke:
revisi dokumen;
checklist;
form;
approval;
audit;
compliance matrix.
Semuanya penting.
Tetapi keselamatan tidak boleh berhenti pada dokumen.
Pertanyaan paling penting tetap:
APAKAH RISIKO OPERASIONAL BENAR-BENAR TURUN?
SMS harus menjadi sistem risk management, bukan sekadar sistem document management.
Ini sejalan dengan penjelasan Hubud bahwa SMS harus diterapkan, dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan.
REGULATORY CERTAINTY BUKAN PERMINTAAN UNTUK MELONGGARKAN SAFETY
Ini harus menjadi garis tegas.
Calon operator tidak boleh meminta:
“Jangan terapkan aturan baru kepada kami.”
Yang dibutuhkan adalah:
FAIR CERTIFICATION PATHWAY.
Semua applicant tetap memenuhi safety requirement.
Tetapi requirement harus:
jelas.
konsisten.
transparan.
dapat diprediksi.
Dan ketika terjadi perubahan:
TRANSITION MANAGEMENT HARUS JELAS.
APA YANG DIMAKSUD TRANSITION MANAGEMENT?
Regulator tidak perlu membekukan regulasi.
Yang diperlukan adalah kejelasan mengenai:
1. CUT-OFF DATE
Applicant yang masuk sebelum tanggal tertentu menggunakan basis apa?
2. TRANSITIONAL ARRANGEMENT
Bagian mana yang mendapat masa transisi?
3. GAP ANALYSIS
Apakah applicant harus melakukan assessment terhadap requirement baru?
4. MANUAL
Apakah manual yang sudah disubmit harus direvisi?
5. SMS
Apakah SMS harus dinilai ulang?
6. TRAINING
Apakah training programme perlu disesuaikan?
7. DEMONSTRATION
Bagaimana status applicant yang sudah berada pada tahap demonstration?
8. CERTIFICATION
Bagaimana perlakuannya terhadap applicant yang tinggal menunggu final certification?
Kejelasan pada delapan titik ini dapat mengurangi ketidakpastian secara signifikan.
DAMPAK TERHADAP INVESTOR
Dari perspektif investor, ada sedikitnya lima risiko:
TIME RISK
Berapa lama sampai AOC?
COST RISK
Berapa biaya tambahan akibat perubahan?
AIRCRAFT RISK
Bagaimana jika aircraft sudah tersedia tetapi belum beroperasi?
FINANCING RISK
Berapa tambahan working capital jika entry into service mundur?
MARKET ENTRY RISK
Bagaimana jika competitor masuk lebih dahulu?
Kelima risiko tersebut akhirnya masuk ke satu pertanyaan:
“Apakah proyek ini masih bankable?”
DAMPAK TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN
Regulatory uncertainty tidak berhenti pada investor.
Jika proyek airline tertunda, maka dapat berdampak pada:
konektivitas baru,
rute baru,
persaingan,
lapangan kerja,
airport traffic,
travel industry,
dan pada akhirnya:
pilihan konsumen.
Untuk operator yang menyasar niche market seperti Umrah atau secondary-city connectivity, keterlambatan entry into service bahkan dapat mengubah seluruh network strategy.
Maka:
REGULATORY CERTAINTY ADALAH BAGIAN DARI AVIATION ECOSYSTEM.
APA YANG KILAS INFO MINTA?
Bukan perlakuan khusus.
Bukan pelonggaran safety.
Bukan percepatan tanpa pemeriksaan.
KILAS INFO hanya meminta:
KEJELASAN.
Khususnya bagi AOC applicant yang sudah menginvestasikan waktu dan modal sebelum regulasi baru diberlakukan.
10 PERTANYAAN KILAS INFO AVIATION UNTUK DGCA
1. Dari 40+ regulasi yang sedang diperbarui, berapa yang berdampak langsung terhadap AOC Part 121 dan Part 135?
2. Bagaimana status AOC applicant yang saat ini sedang berada dalam proses sertifikasi?
3. Apakah applicant yang sudah masuk proses sebelum regulasi baru berlaku wajib mengikuti seluruh ketentuan baru?
4. Apakah terdapat transitional arrangement atau grandfathering untuk applicant yang sudah berada dalam proses?
5. Jika terjadi perubahan requirement, apakah applicant wajib melakukan gap analysis terhadap manual dan SMS yang sudah disubmit?
6. Apakah perubahan regulasi dapat menyebabkan tambahan inspection atau demonstration?
7. Bagaimana regulator mengukur dampak perubahan regulasi terhadap time-to-AOC?
8. Apakah regulatory impact assessment memperhitungkan compliance cost bagi calon operator baru?
9. Bagaimana memastikan interpretasi requirement konsisten antar-inspektur dan antar-unit?
10. Apakah DGCA akan menerbitkan regulatory roadmap dan transition framework khusus untuk AOC applicant yang sedang berjalan?
VERDICT KILAS INFO AVIATION
Reformasi regulasi keselamatan adalah sesuatu yang wajib dilakukan.
Tetapi reformasi tidak boleh menghasilkan ketidakpastian yang tidak perlu.
Indonesia sedang mengejar peningkatan Effective Implementation, memperbarui regulasi dan mempersiapkan audit ICAO 2027.
Itu semua penting.
Tetapi bagi investor dan calon operator, ada satu variabel yang tidak kalah penting:
PREDICTABILITY.
Operator lama bisa beradaptasi.
New entrant harus membangun dari nol.
Ketika requirement berubah di tengah pembangunan sistem, maka yang dipertaruhkan bukan hanya dokumen.
Yang dipertaruhkan adalah:
waktu, biaya, aircraft commitment, working capital dan market entry.
Karena itu, ukuran keberhasilan reformasi tidak cukup:
“Berapa regulasi yang berhasil diperbarui?”
Tetapi harus sampai pada:
“Apakah regulasi baru benar-benar menurunkan risiko keselamatan tanpa menciptakan ketidakpastian sertifikasi yang tidak perlu?”
Dan bagi AOC applicant yang sedang berproses, ada satu pertanyaan yang harus dijawab secara terang:
APAKAH MEREKA TERKENA ATURAN BARU?
Jika iya:
SEJAUH MANA?
Jika ada perubahan:
APA TRANSITION MECHANISM-NYA?
Karena investor tidak meminta safety diturunkan.
Investor meminta aturan main yang jelas.
Dan industri penerbangan membutuhkan ketiganya:
SAFE TO FLY.
CLEAR TO COMPLY.
CONFIDENT TO INVEST.
Sebab pada akhirnya, waktu adalah modal.
Dan setiap hari ketika biaya terus berjalan sementara pesawat belum dapat menghasilkan revenue adalah:
FINANCIAL BURN.
Maka pertanyaan terbesar menjelang ICAO 2027 bukan hanya:
“Apakah Indonesia siap menghadapi audit?”
Tetapi:
“Apakah Indonesia sedang membangun sistem regulasi yang membuat penerbangan lebih aman, proses AOC lebih predictable, dan investor tetap confident untuk membangun maskapai baru?”
KILAS INFO AVIATION
Berita • Analisis • Insight
Membaca Arah Langit, Memahami Masa Depan.
